LOMBOK TENGAH,barabali.desa.id— Langkah perjuangan dari Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI) bersama pengurus daerah tingkat provinsi hingga kabupaten kaitannya dengan persoalan perangkat desa (Prades) tak henti-hentinya dilakukan. Saat ini, PP PPDI memperjuangkan peningkatan kapasitas atau penguatan profesi Prades agar bagaimana ke depan ada bentuk sekolah khusus secara bertahap bagi mereka.

“Untuk sekolah khusus peningkatan kapasitas Prades ini, beberapa bulan lalu pengurus pusat sudah audensi dengan Kemendagri. Itu salah satu materi audensi,” tutur Ketua PPDI Loteng, Mariono kepada Tatrapost.com, Jumat (6/11).

Mariono mengatakan, pada 2021 nanti bakal ada kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait peningkatan kapasitas Prades ini. Terhadap hal itu, pihaknya sangat mendukung penuh. Karena tidak dipungkiri memang, kapasitas dan  profesionalitas Prades dalam menjalankan tugasnya masih jauh dari yang diharapkan pemerintah. Sehingga ketika ada wacana pemerintah pusat bersama PP PPDI untuk mengatur terkait sekolah khusus itu, PPDI di daerah menyambutnya dengan baik. Sebab, bagaimanapun Prades itu merupakan ujung tombak dari kemajuan desa itu sendiri. Karena Prades bersentuhan langsung melayani masyarakat di bawah.

“Kita masih belum tahu seperti apa
kajian akademisnya, terutama terkait sumber pendanaannya,” sebut Sekdes Kawo, Kecamatan Pujut ini.

“Kita berharap nanti bisa satu visi dengan pihak kementerian. Karena Kemendagri sendiri sudah sepakat dengan penguatan profesi Prades,” sambungnya.

Mariono juga menjelaskan, tidak hanya soal penguatan profesi Prades, dalam audensi itu ada banyak yang disampaikan PP yang berkaitan dengan isu dan dinamika terkini Prades di Indonesia. Termasuk yang banyak terjadi di Loteng. Salah satunya perihal pemberhentian Prades. Selain itu, ada juga dibahas terkait dengan regulasi yang mengatur tentang Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dan juga permintaan dari PPDI tentang penggunaan batik khusus Prades.

“Untuk NIPD, sekarang ini draft rancangan regulasinya sudah dibuatkan dan posisinya dalam tahap kajian dibagian hukum Kemendagri. Insya Allah diawal tahun akan dilakukan semacam hearing untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kebijakan terkait itu (NIPD, Red),” terang Ono sapaan akrap mantan aktivis ini.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap apa yang diperjuangkan PP bisa segera terealisasi dan disahkan menjadi pedoman perundang-undangan. Agar dinamika yang dihadapi dan penguatan status Prades bisa dirasakan. Demikian halnya juga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bisa dengan segera menindaklanjutinya dengan peraturan dibawahnya.

“Untuk penguatan profesi Prades, dulu sempat ada wacana dari mantan Sekda untuk membuka kelas pendidikan bagi para Prades di IPDN Kampus Lombok. Itu bagus dan sejalan dengan apa yang diinginkan rekan-rekan Prades secara Nasional,” pungkasnya.