PUJUT (LOTENG),www.barabali.desa.id— Pengurus Daerah dan Kecamatan organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda). Rapimda yang dihajatkan untuk meningkatkan profesionalisme, persatuan dan mengoptimalkan roda perjuangan organisasi tersebut dilaksanakan di JM Hotel Kuta, Kecamatan Pujut, Loteng, NTB selama dua hari, Jumat hingga Sabtu (6-7/11).

Ketua Panitia Rapimda PPDI Loteng, Kedim Marzuki Yahya mengutarakan, Rapimda ini merupakan agenda penting yang menjadi ajang pemantapan perumusan program kerja dari organisasi perangkat desa (Prades). Untuk pelaksanaannya kata dia, diikuti oleh tiga orang dari perwakilan pengurus PPDI di 12 kecamatan yang ada. Sehingga dari peserta yang hadir, ada puluhan Prades. Adapun dananya, berasal dari iuran dari anggota yang ada dimasing-masing desa.

“Rapimda ini terlaksana atas rasa kekompakan dan persatuan kami untuk mengoptimalkan peran organisasi perihal penguatan peran   dan profesional Prades,” terangnya.

Untuk itu, Kedim menyampaikan terimakasih kepada rekan-rekan Prades yang selama ini ikut memberikan sumbangsih dalam membangun pergerakan organisasi. Terutama dalam pelaksanaan suksesi Rapimda ini. Ia pun berharap Rapimda ini nantinya bisa menghasilkan sebuah kesepakatan yang bisa menjadi pegangan pergerakan dari PPDI itu sendiri. Terutama peran dari Prades untuk memberikan warna untuk kemajuan desa yang mandiri sesuai tema kegiatan.

“Dengan semangat Rapimda, mari kita tingkatkan profesionalitas dan pengabdian Prades untuk kemandirian desa,” ajak Prades dari Desa Rembitan ini.

Senada juga disampaikan Ketua PPDI Loteng, Mariono bahwa, dalam Rapimda kali ini sebenarnya ada banyak fokus agenda yang dibahas. Semua itu, perihal arah perjuangan memajukan organisasi, konsolidasi dan optimalisasi pengurus di semua tingkatan.

Secara umum, yang dibahas Rapimda PPDI ialah soal kesejahteraan Prades dan Kades, terkait perindungan rekan-rekan Prades yang diberhentikan tanpa berpedoman dengan aturan yang ada dan lainnya. Untuk itu, PPDI mendesak agar Pemkab segera membuat regulasi terkait pemberian saksi Kades yang memberhentikan Prades secara sepihak dan tidak prosedural.

“Kita juga bahas terkait konsistensi dan transparansi Pemkab terhadap dana alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa. Karena selama ini kami melihat Pemkab tidak transparan dan tidak konsisten memberikan dana ini. Selalu keluar diakhir tahun dan setelah APBDes Perubahan diketok. Mirinya, jumlahnya kerap kurang dari pagu awal,” ujar Sekdes Kawo ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD Loteng, Baiq Murniati menjelaskan,     regulasi pelaksanaan pemerintahan desa setiap tahun selalu mengalami perubahahan. Terutama mengenai pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Tak terkecuali pada 2021 mendatang. Yang mana, ada tiga fokus kebijakan penggunaan Dana Desa (DD). Satu diantaranya yakni pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes.

“Kita berharap, walaupun ada formulasi baru arah penggunaan DD ini, penyusunan APBDes 2021 tidak ada desa yang terlambat. Dan mulai sekarang, mohon rekan-rekan dari Prades segerakan mulai penyusunan,” tekannya.

Terhadap banyaknya perubahan aturan yang tertuang dalam Permendagri maupun Permendes terbaru, ia juga berharap agar desa bisa menyelaraskan itu semua agar bagaimana penggunaannya nyambung. Artinya, jangan hanya terpaku pada bidangnya saja. Namun juga bagaimana prioritas penggunaanya jelas dan terarah serta mengakomodir program yang dimunculkan pada saat penyusunan RKPDes.

“Kalau mengenai tata kelola pemerintahan desa, saya kira kita sudah banyak pelajari bersama. Yang jelas, silakan berpedoman pada aturan dan mekanisme kerja yang ada,” tukasnya.

www.tatrapost.com