Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta Bupati/Walikota tidak membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tata muka di sekolah. Pasalnya, kasus Covid-19 terus meningkat mencapai 2.065 orang sampai 30 Juli 2020.

Sebagaimana diketahui, Pemda Lombok Timur (Lotim) berencana akan membuka KBM tata muka di sekolah dan madrasah mulai 8 Agustus mendatang. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, penambahan kasus Covid-19 terus terjadi.

Iklan

Sehingga, Pemda kabupaten/kota diminta mematuhi surat edaran Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiemansyah, SE, M. Sc Nomor 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dan dipertegas dengan surat Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, kepada bupati/walikota se-NTB dengan nomor 420/3495.UM/DIKBUD perihal penegasan Surat Edaran Gubernur NTB bertanggal 22 Juli 2020.

‘’Surat edaran kita ada. Surat edaran itu belum dicabut oleh Pak Gubernur,’’ kata Gita dikonfirmasi usai pelaksanaan Salat Idul Adha di Islamic Center NTB, Jumat, 31 Juli 2020 kemarin.

Ia menegaskan, larangan pembukaan KBM tata muka di seluruh wilayah di NTB, baik yang zona hijau, oranye, kuning dan merah masih berlaku. Artinya, Pemda kabupaten/kota dilarang membuka sekolah, sambil terus dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ‘’Kita terus melakukan evaluasi. Itulah makanya tadi malam bertambah 43 kasus baru,’’ katanya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menerbitkan surat edaran No. 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Surat edaran Gubernur ditujukan kepada Bupati/Walikota se-NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB dan Kakanwil Kemenag NTB.

  Target PAD Kota Mataram Menurun

Surat edaran tersebut tertanggal 7 Juli 2020 lalu. Hal ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor: 01/KB/2020, nomor: 516 Tahun 2020, nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi CovID-19 tanggal 15 Juni 2020.

Pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan tahun ajaran 2020/2021 pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimulai pada bulan Juli 2020. Pembelajaran secara tatap muka di Satuan Pendidikan di Provinsi NTB di daerah zona hijau, kuning, oranye, dan merah di masa pandemi Covid-19 tidak diperkenankan.

Pembelajaran di Satuan Pendidikan di NTB dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring/luring/modul. Atau bentuk lain memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Proses belajar dari rumah secara daring/luring/modul atau bentuk lain berlaku sampai dengan ditetapkan ketentuan kemudian.

Untuk Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Non Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupate/Kota, kecuali Satuan Pendidikan Terpadu Madani dan Satuan Pendidikan RA/MIMTs/MA dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenag NTB diminta agar membuat kebijakan tersendiri. Yakni kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB.

Ketentuan teknis tentang pelayanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan PAUD,Dikdas, Dikmen dan Non Formal serta Pondok Pesantren ditentukan oleh Dinas Dikbud serta Kantor Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bagi satuan pendidikan yang melanggar surat edaran gubernur tersebut. Maka akan diberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 secara nasional.

  Pemprov NTB Jamin Anggaran ‘’Zero Waste’’ akan Dikontrol

Surat edaran tersebut kembali dipertegas dengan keluarnya surat Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., kepada bupati/walikota se-NTB dengan nomor 420/3495.UM/DIKBUD perihal penegasan Surat Edaran Gubernur NTB bertanggal 22 Juli 2020.

Dalam surat itu ditegaskan dengan memperhatikan kondisi sebaran Covid-19 di NTB yang kian mengkhwatirkan, serta cek fakta lapangan, bahwa pelaksanaan MPLS yang sedang berlangsung dianggap kurang memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diminta untuk mematuhi Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 420/3320.UM/Dikbud dengan menutup atau menghentikan kegiatan MPLS dan proses pembelajaran secara tatap muka. (nas)

Suara NTB, tanggal 1 Agustus 2020