rss_feed

Desa Barabali

Jalan Raya Praya - Mantang KM. 10 Desa Barabali
Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83552

call 087864800920| mail_outline barabalidesa@gmail.com

  • LALU ALI JUNAIDI

    Kepala

  • ADNAN MUKSIN

    SEKRETARIS DESA

  • BAIQ ANDRIANI

    KEPALA URUSAN TU DAN UMUM

  • TAUFAN RAHMAWADI

    KEPALA URUSAN PERENCANAAN

  • LILY MIARTI

    KEPALA URUSAN KEUANGAN

  • NURUDDIN ARRANIRI

    KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

  • SALBI

    KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

  • LALU ARGE BAYU

    KEPALA SEKSI PELAYANAN

  • AHMAD MUZAKKI

    KEPALA DUSUN BARABALI I

  • KARYAWAN

    KEPALA DUSUN BARABALI II

  • MARJONO

    KEPALA DUSUN KEBUN NYIUR

  • LALU BUDI RATMA

    KEPALA DUSUN PUNIK

  • ABDUL MUBDI ARIF

    KEPALA DUSUN LENDANG DODE

  • MUHTAR ALAWI

    KEPALA DUSUN LENDANG RE

  • JALALUDIN

    KEPALA DUSUN PONDOK PANDAI

  • ZAENUL WAJDI

    KEPALA DUSUN TOJAK

  • ZAENUDIN

    KEPALA DUSUN PRAKO

  • MUH. AGIB IBRAHIM

    KEPALA DUSUN SADE

  • SUPRIADI

    KEPALA DUSUN MERTAK WARU

  • SAHDI AMIN

    KEPALA DUSUN SUREBAYE DAYE

  • MUHAMAD MULTAZAM MARJAN

    KEPALA DUSUN SUREBAYE BAT

  • LUKMAN HAKIM

    KEPALA DUSUN SUREBAYE LAUQ

  • FARIANA SURYADI KUMALA

    KEPALA DUSUN MERTAK WIRE

  • MUHLIS

    KEPALA DUSUN CELEGEH

  • SAHRUN

    KEPALA DUSUN GAWAH LENDANG TERONG

  • ZAINAL ARIFIN

    KEPALA DUSUN LENDANG TERONG

  • FAJARUDIN

    KEPALA DUSUN DASAN BARU

  • JUMERAH

    KEPALA DUSUN LINGKOK KUDUNG

  • LALU SURIYADI

    KEPALA DUSUN KLANJUH LAUQ

  • LALU HERMAN

    KEPALA DUSUN MUHAJIRIN

  • KHAERUDIN

    STAF URUSAN TU DAN UMUM

  • LALU IRJAN

    STAF URUSAN PERENCANAAN

  • KARMILA

    STAF URUSAN KEUANGAN

  • BAIQ ANINDA SAFITRI

    STAF SEKSI PEMERINTAHAN

  • HARDIMAN

    STAF SEKSI KESEJAHTERAAN

  • JANIP

    STAF SEKSI PELAYANAN

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA BARABALI KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH AYO BANGKIT MENUJU MASYARAKAT DESA BARABALI YANG PRODUKTIF DAN AMAN DARI COVID-19 JAGA KEBERSIHAN JAGA KESEHATAN JAGA AKTIVITAS JAGA JARAK DAN TETAP MEMAKAI MASKER MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, MENJAUHI KERUMUNAN DAN MEMANJATKAN DOÁ
fingerprint
COVID-19 MENINGKAT, PEMPROV NTB MINTA BUPATI TAK BUKA KBM TATAP MUKA

02 Ags 2020 02:52:26 367 Kali

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta Bupati/Walikota tidak membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) tata muka di sekolah. Pasalnya, kasus Covid-19 terus meningkat mencapai 2.065 orang sampai 30 Juli 2020.

 

Sebagaimana diketahui, Pemda Lombok Timur (Lotim) berencana akan membuka KBM tata muka di sekolah dan madrasah mulai 8 Agustus mendatang. Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si mengatakan, penambahan kasus Covid-19 terus terjadi.

 

Iklan

 

Sehingga, Pemda kabupaten/kota diminta mematuhi surat edaran Gubernur NTB, Dr. H. Zulkiemansyah, SE, M. Sc Nomor 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dan dipertegas dengan surat Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, kepada bupati/walikota se-NTB dengan nomor 420/3495.UM/DIKBUD perihal penegasan Surat Edaran Gubernur NTB bertanggal 22 Juli 2020.

 

‘’Surat edaran kita ada. Surat edaran itu belum dicabut oleh Pak Gubernur,’’ kata Gita dikonfirmasi usai pelaksanaan Salat Idul Adha di Islamic Center NTB, Jumat, 31 Juli 2020 kemarin.

 

Ia menegaskan, larangan pembukaan KBM tata muka di seluruh wilayah di NTB, baik yang zona hijau, oranye, kuning dan merah masih berlaku. Artinya, Pemda kabupaten/kota dilarang membuka sekolah, sambil terus dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. ‘’Kita terus melakukan evaluasi. Itulah makanya tadi malam bertambah 43 kasus baru,’’ katanya.

 

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menerbitkan surat edaran No. 420/3320.UM/Dikbud tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Surat edaran Gubernur ditujukan kepada Bupati/Walikota se-NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB dan Kakanwil Kemenag NTB.

 

  Target PAD Kota Mataram Menurun

Surat edaran tersebut tertanggal 7 Juli 2020 lalu. Hal ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri nomor: 01/KB/2020, nomor: 516 Tahun 2020, nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi CovID-19 tanggal 15 Juni 2020.

 

Pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan tahun ajaran 2020/2021 pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimulai pada bulan Juli 2020. Pembelajaran secara tatap muka di Satuan Pendidikan di Provinsi NTB di daerah zona hijau, kuning, oranye, dan merah di masa pandemi Covid-19 tidak diperkenankan.

 

Pembelajaran di Satuan Pendidikan di NTB dilakukan dengan belajar dari rumah secara daring/luring/modul. Atau bentuk lain memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara optimal. Proses belajar dari rumah secara daring/luring/modul atau bentuk lain berlaku sampai dengan ditetapkan ketentuan kemudian.

 

Untuk Satuan Pendidikan PAUD, Dikdas, Non Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupate/Kota, kecuali Satuan Pendidikan Terpadu Madani dan Satuan Pendidikan RA/MIMTs/MA dan Satuan Pendidikan Keagamaan Lainnya yang menjadi kewenangan Kanwil Kemenag NTB diminta agar membuat kebijakan tersendiri. Yakni kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemprov NTB.

 

Ketentuan teknis tentang pelayanan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 pada Satuan Pendidikan PAUD,Dikdas, Dikmen dan Non Formal serta Pondok Pesantren ditentukan oleh Dinas Dikbud serta Kantor Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

 

Bagi satuan pendidikan yang melanggar surat edaran gubernur tersebut. Maka akan diberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing. Surat edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran pandemi Covid-19 secara nasional.

 

  Pemprov NTB Jamin Anggaran ‘’Zero Waste’’ akan Dikontrol

Surat edaran tersebut kembali dipertegas dengan keluarnya surat Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., kepada bupati/walikota se-NTB dengan nomor 420/3495.UM/DIKBUD perihal penegasan Surat Edaran Gubernur NTB bertanggal 22 Juli 2020.

 

Dalam surat itu ditegaskan dengan memperhatikan kondisi sebaran Covid-19 di NTB yang kian mengkhwatirkan, serta cek fakta lapangan, bahwa pelaksanaan MPLS yang sedang berlangsung dianggap kurang memperhatikan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diminta untuk mematuhi Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 420/3320.UM/Dikbud dengan menutup atau menghentikan kegiatan MPLS dan proses pembelajaran secara tatap muka. (nas)

Suara NTB, tanggal 1 Agustus 2020

business
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

map Wilayah Desa

reorder Peta Desa

share Sinergi Program

message Komentar Terkini

event Agenda


  • Belum ada agenda

insert_photo Album Galeri

Alamat : Jalan Raya Praya - Mantang KM. 10 Desa Barabali
Desa : Barabali
Kecamatan : Batukliang
Kabupaten : Lombok Tengah
Kodepos : 83552
Telepon : 087864800920
Email : barabalidesa@gmail.com

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:68
Kemarin:1.144
Total Pengunjung:1.250.304
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.172.223.251
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 3,687,607,679
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 3,727,607,679
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 35,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 5,000,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 2,115,228,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 67,800,519
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,226,579,160
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 238,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 1,537,854,160
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 782,896,340
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 161,200,519
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 392,456,660
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 853,200,000
0 %