Barabali-Belajar dari pengalaman pelaksanaan verifikasi 15 desa persiapan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) awal bulan lalu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Tengah (Loteng) cukup berhati-hati menelaah berkas pengajuan terbaru dari 25 desa yang mengajukan pemekaran. Hal itu dilakukan karena DPMD tidak ingin mengambil resiko jika nantinya ada syarat yang tidak layak namun dipaksakan layak. Sehingga menjadi temuan di provinsi.

Hal itu disampaikan Kepala DPMD Loteng, Jalaludin belum lama ini. Katanya, untuk 25 desa yang mengajukan pemekaran beberapa tahun lalu itu, pihaknya ingin lebih hati-hati menelaah syarat terbaru yang diajukan. Kehati-hatian itu sebagai upaya untuk menghindari hambatan di kemudian hari. Karena  untuk verifkasi akhir di Kemendagri seperti 15 desa persiapan itu, cukup menjadi pelajaran dan Pemda tidak mau kecolongan. Walaupun memang yang mengeluarkan kode register desa persiapan itu dari provinsi, bukan Kemendagri. Setelah itu baru mempersiapkan diri menjadi desa persiapan paling lama tiga tahun.

“Yang mengeluarkan kode register desa persiapan itu kan bukan dari Mendagri tapi gubernur,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar Pemerintah desa yang mengajukan pemekaran untuk lebih teliti dan memperhatikan syarat terbaru yang telah pihaknya layangkan beberapa waktu lalu ke puluhan desa itu. Terutama terkait syarat jumlah penduduk berdasarkan Permendagri terbaru. Sebab, datanya berbasis online dan tidak bisa dibohongi dan dipaksakan jika memang jumlah penduduk calon desa persiapan itu tidak cukup. Artinya, apapun alasannya jumlah penduduk minimal 2.500 jiwa itu syarat mutlak yang harus dipenuhi.

“Jangan sampai pemekaran diajukan tujuannya hanya karena mau kelola banyak DD. Tanpa melihat kelengkapan syaratnya,” jelasnya.

Jangan berfikiran bahwa jika kekurangannya hanya 100 sampai 200 jiwa lalu ditafsirkan akan bisa cukup sampai pengajuan untuk menjadi desa definitif ke Kemendagri beberapa tahun berikutnya. Terutama desa-desa yang ngebet sekali mekar menjadi tiga desa, termasuk desa induknya. Karena nantinya, ketika berkas desa definitif diantar ke Kemendagri, akan dibuka dan dilihat hari, tanggal dan tahun pembuatan berita acara pengeluaran kode register desa persiapan oleh provinsi. Maksudnya, berkas untuk calon desa persiapan yang akan diserahkan ke DPMD hingga ke provinsi akan diminta oleh Kemendagri ketika desa persiapan itu mau diajukan menjadi desa definitif.

“Kita tidak bisa diakali dari sekarang syarat-syaratnya. Karena  jika ditemukan pada saat verifikasi terakhir oleh Kemendagri nanti, maka akan menjadi bomerang dan bisa saja desa persiapan itu gagal definitif. Bisa saja terhapus di daftar calon desa induk,” terang Jalal.

Lebih jauh disampaikan, dari evaluasi yang pihaknya lakukan beberapa pekan lalu di 25 desa yang mengajukan pemakaran, pihaknya menemukan ada banyak desa yang memaksakan kehendak untuk mekar jadi tiga. Namun fakta di lapangan banyak syarat belum bisa dilengkapi sesuai peraturan yang ada. Terhadap hal tersebut, ia menegaskan bahwa DPMD tidak bisa bertahan dengan kemauan desa seperti itu jika syaratnya tidak bisa dilengkapi. Sebab jika dipaksakan, itu akan menjadi catatan buruk Pemkab Loteng di mata provinsi. Ketika nantinya ditemukan ada pengajuan pemekaran desa yang tidak layak mekar tapi diajukan.

“Mohon desa yang ngotot untuk bersabar, jangan paksakan kehendak. Kami tidak mau ambil resiko, mana yang syaratnya clear dan sepakat untuk mekar, itu yang kita ajukan. Artinya, lebih baik gagal sekarang dari pada besok ketika statusnya sudah menjadi desa persiapan. Makanya jika tidak memenuhi syarat, saya sarankan desa lebih baik tidak usah mengajukan pemekaran,” tegasnya.

Jalal pun kembali berharap agar Pemdes 25 desa itu untuk segera menuntaskan berkas pemekaran terbarunya. Paling tidak April ini sudah clear semua. Baik syaratnya yang berbasis pendekatan jumlah penduduk, pelayanan, demografi geografi, pemerataan, pembangunan dan lainnya.Termasuk kelengkapan peta desa induk. Karena ini wajib ada sesuai standar peta yang dituangkan dalam Permendagri nomor 45 tahun 2017. Selain itu, ia juga meminta agar Kades pro aktif mengurus, membimbing dan menuntaskan berkas tersebut.

“Kades-nya juga harus pro aktif mengurus dan bermusyawarah di bawah, biar tidak muncul konflik berkepanjangan ke depannya. Karena ini riskan konflik jika Kades tidak peka,” ujarnya.

Adapun 25 desa yang mengajukan pemekaran itu diantaranya, Desa Mujur, Sengkerang, Semoyang dan Desa Kidang Kecamatan Praya Timur (Pratim). Selanjutnya Desa Penujak, Batujai, Bonder dan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat serta Desa Pendem, Lekor dan Desa Janapria Kecamatan Janapria. Berikutnya Desa Teruwai, Sukadana dan Desa Mertak Kecamatan Pujut serta Desa Mantang, Barabali, Pagutan dan Desa Peresak Kecamatan Batukliang. Selain itu, Desa Pengenjek Kecamatan Jonggat, Desa Pemepek dan Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata. Dan juga Desa Jago dan Desa Bunut Baok Kecamatan Praya, Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah serta Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang. (TP-01)

(Tatrapost, 26 April 2021)